.png)
.png)
Reporter. Adi.
Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana menutup Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semestet I Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2026.
Admin. GNN. [06.31 WIB. 21 Agustus 2026].
Jakarta, Gatranusantara News.Com — Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana menutup Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2026 dengan menegaskan pentingnya percepatan kinerja, penguatan reformasi birokrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Rapat evaluasi yang digelar secara hybrid pada Kamis (20/8/2026) tersebut menjadi momentum konsolidasi jajaran Kejaksaan untuk menyusun langkah strategis menghadapi Semester II Tahun 2026, sekaligus memastikan program kerja berjalan selaras dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan visi Indonesia Emas 2045.
Dalam amanat tertulis Jaksa Agung yang dibacakan Wakil Jaksa Agung, ditegaskan bahwa paruh kedua tahun 2026 harus menjadi periode akselerasi, khususnya dalam realisasi anggaran yang berbasis hasil.
“Penyerapan anggaran pada paruh kedua tahun ini tidak boleh dilakukan secara asal-asalan demi mengejar target persentase belaka, melainkan harus dibarengi dengan pemenuhan output dan outcome yang terukur dan berdaya guna bagi publik,” ujar Jaksa Agung.
 |
| Foto.ist |
Sejumlah arahan diberikan kepada masing-masing bidang. Bidang Pembinaan diminta memperbaiki perencanaan anggaran, menyempurnakan struktur organisasi, serta memperkuat sistem pemantauan dan evaluasi di seluruh satuan kerja.
Bidang Intelijen diarahkan untuk meningkatkan kualitas deteksi dini, mempercepat administrasi operasi, memperkuat pengamanan pembangunan strategis, serta memperluas sinergi dengan lembaga lain.
Sementara Bidang Tindak Pidana Umum diminta memastikan keselarasan antara tingginya jumlah perkara dengan penggunaan anggaran penanganan perkara, tertib dalam penginputan Case Management System (CMS), serta konsisten menerapkan kebijakan hukum pidana nasional terbaru.
Pada sektor Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung menekankan agar pemberantasan korupsi tidak hanya berhenti pada pelaku di lapangan, tetapi juga menyasar aktor utama dan penerima manfaat melalui penelusuran aliran dana serta pemulihan aset negara.
Adapun Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara didorong untuk memaksimalkan pemulihan keuangan negara melalui jalur non-litigasi dan memperkuat peran Advocaat Generaal. Sedangkan bidang Pidana Militer diminta memperkuat supervisi perkara koneksitas serta pengembangan CMS koneksitas.
Penguatan integritas internal juga menjadi perhatian utama. Bidang Pengawasan diarahkan mengedepankan pencegahan berbasis risiko dan pengawasan melekat untuk mencegah pelanggaran etik.
Selain evaluasi kinerja teknis, Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana turut memaparkan capaian Reformasi Birokrasi (RB) Kejaksaan RI Tahun 2025 yang memperoleh nilai 83,80 dengan predikat A-. Nilai tersebut meningkat 12,06 poin dibandingkan tahun sebelumnya.
“Kenaikan ini merupakan lompatan tertinggi di antara seluruh Kementerian dan Lembaga di Indonesia. Namun, capaian bersejarah ini adalah titik tolak atau baseline baru, bukan alasan untuk berpuas diri,” kata Asep Nana Mulyana.
Menurutnya, transformasi birokrasi Kejaksaan dilakukan melalui dua pendekatan utama, yakni Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik.
RB General berfokus pada pembenahan tata kelola internal melalui penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pembangunan Zona Integritas, serta penyederhanaan layanan publik. Sementara RB Tematik diarahkan untuk memastikan kontribusi nyata Kejaksaan terhadap agenda pembangunan nasional, mulai dari pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, ketahanan pangan, hingga peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
Dalam arahannya, Wakil Jaksa Agung mengingatkan pentingnya menjaga integritas institusi di tengah berbagai tantangan.
“Badai pasti berlalu. Yang terpenting bukan sekadar menunggu sampai berlalu, tetapi bagaimana kita tetap berdiri tegak, menjaga integritas, dan terus bekerja selama melewatinya. Kepercayaan masyarakat tidak dibangun melalui kata-kata, tetapi melalui konsistensi tindakan, keteladanan, profesionalisme, dan pelayanan yang nyata,” tuturnya.
Menutup rapat evaluasi, pimpinan Kejaksaan RI menetapkan lima komitmen utama untuk Semester II Tahun 2026. Pertama, memastikan keselarasan anggaran dengan kinerja nyata. Kedua, menjaga konsistensi data kinerja secara berkala. Ketiga, mempercepat realisasi output prioritas nasional. Keempat, mengubah orientasi kerja dari sekadar pemenuhan administrasi menuju pembuktian dampak atau outcome. Kelima, memperkuat integritas dan pengawasan melekat demi menjaga kepercayaan publik.
Rapat evaluasi nasional tersebut diikuti jajaran Kejaksaan dari tingkat pusat hingga daerah, baik secara langsung maupun daring, termasuk para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, serta pejabat Kejaksaan pada perwakilan RI di Bangkok, Hong Kong, Riyadh, dan Singapura.
