.png)
.png)
Kantor Desa Sawangan. Leksono. Wonosobo. Jateng.
Wartawan. Adi / Agung f.
Admin. GNN. (14:20:WIB. Selasa 1 September. 2026).
Sawangan-Bonosobo, Gatranusantara News.com — Kepala Desa Sawangan, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, Sulistiono, memberikan klarifikasi terkait adanya informasi dan pengaduan masyarakat mengenai dugaan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) serta bantuan sosial dari Dinas Sosial yang disebut tidak tepat sasaran.
Selain itu, muncul pula dugaan mengenai penggunaan anggaran PKK yang disebut hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu dan digunakan untuk kegiatan wisata.
Sulistiono menegaskan, setiap pengaduan masyarakat akan ditanggapi secara prosedural, objektif, dan berdasarkan data serta dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Terkait dugaan bantuan PKH maupun bantuan sosial, pemerintah desa tidak menetapkan atau mencairkan bantuan tersebut secara sepihak. Data penerima melalui mekanisme pendataan, verifikasi, dan pemutakhiran sesuai kewenangan instansi terkait,” ujar Sulistiono dalam keterangannya.
Menurut dia, apabila terdapat warga yang merasa bantuan sosial tidak tepat sasaran, pemerintah desa terbuka menerima laporan dan akan berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk dilakukan verifikasi serta tindak lanjut sesuai aturan yang berlaku.
 |
| Foto.ist |
“Apabila ada warga yang merasa bantuan tidak tepat sasaran, kami siap menampung pengaduan dan mengoordinasikan dengan pihak terkait untuk dilakukan pengecekan,” katanya.
Terkait dugaan penggunaan anggaran PKK untuk kegiatan wisata, Sulistiono membantah informasi tersebut. Ia menjelaskan bahwa anggaran PKK digunakan untuk mendukung program dan kegiatan PKK sesuai perencanaan serta ketentuan yang berlaku.
“Tidak benar apabila dikatakan anggaran PKK digunakan untuk kegiatan wisata. Anggaran PKK digunakan untuk kegiatan pelatihan, pembinaan, peningkatan keterampilan, kapasitas kader, serta kegiatan lain yang mendukung program PKK,” jelasnya.
Ia menambahkan, setiap penggunaan anggaran harus mengacu pada perencanaan yang telah ditetapkan dan dilengkapi dengan administrasi serta pertanggungjawaban kegiatan.
Sulistiono juga meminta agar setiap informasi mengenai dugaan penyimpangan diklarifikasi terlebih dahulu berdasarkan dokumen perencanaan, pelaksanaan kegiatan, serta bukti pertanggungjawaban yang tersedia.
“Kami menghargai hak masyarakat untuk menyampaikan pengaduan. Namun, agar informasi yang berkembang di masyarakat maupun media tidak menimbulkan kesalahpahaman, setiap dugaan perlu diverifikasi berdasarkan data dan dokumen yang sebenarnya,” ujarnya.
Pemerintah Desa Sawangan, kata Sulistiono, terbuka memberikan penjelasan sesuai kewenangan yang dimiliki. Apabila dalam proses verifikasi ditemukan adanya ketidaksesuaian, pihaknya memastikan akan menindaklanjuti sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Klarifikasi tersebut disampaikan sebagai hak jawab atas informasi mengenai dugaan bantuan PKH dan bantuan sosial yang disebut tidak tepat sasaran di wilayah Desa Sawangan, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo.
