.png)
.png)
KUDUS, GN News.com — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan komitmen percepatan pembangunan wilayah eks Karesidenan Pati dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp461 miliar. Hal ini disampaikan saat Rembug Pembangunan Provinsi Jawa Tengah 2026 di Pendopo Kudus, Selasa (26/5).
Luthfi menekankan pentingnya pembangunan berbasis bottom-up, di mana perencanaan disusun dari kebutuhan masyarakat di daerah. “Musrenbang memang sudah diketuk, tetapi kami ingin mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan daerah,” kata Luthfi di hadapan kepala daerah, DPRD, dan jajaran organisasi perangkat daerah se-eks Karesidenan Pati.
Anggaran Rp461 miliar tersebut dibagi untuk lima kabupaten, yakni Jepara Rp81 miliar, Kudus Rp123 miliar, Pati Rp98 miliar, Rembang Rp68 miliar, dan Blora Rp80 miliar. Luthfi menegaskan, alokasi untuk Kudus paling besar. “Ini harga mati, tidak usah diperdebatkan lagi,” ujarnya.
Gubernur juga menekankan pentingnya kreativitas dan inovasi pemerintah daerah di tengah tantangan ekonomi global. Ia mencontohkan keberhasilan Jawa Tengah menarik investasi hingga Rp16 triliun dalam satu malam melalui forum investasi beberapa waktu lalu.
Meski tekanan geopolitik global masih berlangsung, Luthfi menyebut kondisi ekonomi Jawa Tengah relatif stabil.
Pertumbuhan ekonomi triwulan pertama 2026 tercatat 5,89 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan nasional 5,61 persen. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,32 persen, sementara angka kemiskinan turun menjadi 9,39 persen.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menyiapkan pembangunan tahap kedua pada 2027 dengan fokus pada pengembangan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah. Pada 2025, sektor akomodasi dan makan minum tumbuh 10,60 persen, sementara kunjungan wisatawan diproyeksikan mencapai 74,4 juta orang dengan kontribusi ekonomi Rp72,62 triliun.
Sejumlah program telah disiapkan, antara lain pengembangan desa wisata, wisata ramah muslim, pelatihan konten kreator, dan penguatan ekonomi kreatif berbasis lokal.
Khusus wilayah Jekuti dan Banglor (Jepara, Kudus, Pati, Rembang, Blora), pemerintah menyiapkan proyek strategis seperti peningkatan jalan penghubung, pengembangan wisata religi, dan penyediaan internet desa wisata.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah menyoroti persoalan ekonomi sebagai keluhan utama masyarakat, khususnya lapangan kerja dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Berdasarkan evaluasi DPRD, 57 persen masyarakat menilai masalah ekonomi menjadi keluhan terbesar.
“Pembangunan harus menciptakan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Sarif, yang juga mendorong sinkronisasi program pemerintah daerah dengan DPRD agar kebijakan pembangunan memiliki target jelas.
[Red@Adi].
