Semarang,GN news.com – Gerakan Pemuda Merah Putih (GPMP) Kota Semarang menyoroti keberadaan Tim Percepatan dan Pengendalian Pembangunan Kota Semarang (TP3KS) yang dianggap tidak memberikan dampak signifikan bagi pembangunan dan pelayanan publik.
Sekretaris GPMP Kota Semarang, Harris Muntaha, menilai tim tersebut justru menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sudah memiliki tugas dan fungsi jelas. Menurutnya, keberadaan tim ini berpotensi memboroskan anggaran daerah.
“Fungsi percepatan dan pengendalian pembangunan sejatinya telah menjadi bagian dari tugas OPD terkait, sehingga tidak memerlukan pembentukan tim yang berpotensi menimbulkan birokrasi baru dan pemborosan anggaran,” ujar Harris, Rabu (3/6).
Harris juga menekankan, tim ini bisa menghambat pengambilan keputusan karena adanya rantai koordinasi tambahan yang tidak selalu efektif. GPMP meminta Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, segera mengevaluasi kinerja TP3KS. Jika terbukti tidak memberikan manfaat signifikan, GPMP menuntut agar tim tersebut dibubarkan.
GPMP menambahkan, pemerintah kota sebaiknya memperkuat kapasitas OPD dan mengedepankan prinsip tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Organisasi kepemudaan ini menegaskan akan terus mengawal kebijakan pemerintah daerah agar berpihak pada kepentingan masyarakat luas.pungkasnya.
[Red@Adi].
