JAKARTA,GATRA NUSANTARA NEWS. COM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sedikitnya 9 kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang Januari hingga awal Juli 2026. Kasus yang diungkap mulai dari dugaan suap proyek, jual beli jabatan, gratifikasi, hingga pemerasan terhadap ASN dan OPD.
Data KPK menunjukkan OTT terhadap kepala daerah menjadi pola yang berulang dalam empat bulan pertama tahun ini. Hingga awal Juli, sudah 9 kepala daerah yang diamankan dalam operasi senyap lembaga antirasuah tersebut.
Deretan nama dan kasusnya
Berikut 9 kepala daerah yang terjaring OTT KPK sepanjang 2026:
1. "Maidi - Wali Kota Madiun"
Ditangkap 19 Januari 2026. Ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan melalui fee proyek, dana CSR, perizinan usaha, serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemkot Madiun. KPK menyita uang tunai Rp550 juta dalam kasus ini.
2. "Sudewo - Bupati Pati"
Ditangkap sehari setelah Maidi. Diduga melakukan pemerasan dalam pengisian 601 jabatan perangkat desa dengan mematok tarif Rp165 juta hingga Rp225 juta per calon. Modusnya melibatkan pematokan tarif yang kemudian dimark-up.
3. "Fadia Arafiq - Bupati Pekalongan"
Terjaring OTT 3 Maret 2026. Diduga mengarahkan proyek pengadaan jasa outsourcing kepada perusahaan milik keluarganya sehingga meraup keuntungan miliaran rupiah. Transaksi mencapai Rp46 miliar di 17 perangkat daerah.
4. "Muhammad Fikri Thobari - Bupati Rejang Lebong"
Ditangkap 9 Maret 2026 atas dugaan menerima suap "ijon proyek" senilai Rp980 juta dari sejumlah kontraktor. KPK juga menemukan indikasi bupati menuliskan inisial kontraktor yang akan mendapatkan paket proyek senilai Rp91,13 miliar.
5. "Syamsul Auliya Rachman - Bupati Cilacap"
Diamankan 13 Maret 2026. Diduga memeras kepala OPD dengan dalih pengumpulan dana THR dan mengancam mutasi jabatan. Target pemerasan mencapai Rp750 juta dengan realisasi Rp610 juta.
6. "Gatut Sunu Wibowo - Bupati Tulungagung"
OTT terbaru dilakukan 10 April 2026. KPK menetapkan Gatut sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap sejumlah OPD dan pejabat daerah. Ia diduga meminta jatah Rp5 miliar yang terealisasi Rp2,7 miliar melalui ajudannya. Bersama Gatut, KPK juga mengamankan 18 orang termasuk adiknya yang anggota DPRD.
Selain 6 nama di atas, sejumlah media juga mencatat nama lain yang masuk daftar OTT kepala daerah di 2026 seperti Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, dan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.
Pola berulang
KPK menemukan pola yang sama dalam kasus-kasus ini. Mulai dari pemerasan pejabat daerah, fee proyek pengadaan barang dan jasa, ijon proyek sebelum tender, hingga pengondisian pemenang proyek.
"Modus yang sama kerap terjadi berulang, mulai dari suap proyek, pemerasan, jual beli jabatan, sampai gratifikasi," kata Deputi Penindakan KPK.
Wali Kota Madiun Maidi menjadi OTT kedua KPK di 2026. Sementara penangkapan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo menjadi OTT keenam terhadap kepala daerah dalam empat bulan.
Respons pemerintah
Maraknya OTT memicu sorotan. Mendagri Tito Karnavian menduga salah satu biang keroknya adalah mekanisme rekrutmen lewat pemilihan langsung.
KPK sendiri menggencarkan Program Percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi bersama Kemenkeu, Kemendagri, dan BPKP untuk mengubah pola pikir pejabat daerah.
"Program ini bertujuan melahirkan praktik nyata pemerintahan yang akuntabel. Kepala daerah diharapkan menjunjung tinggi nilai integritas agar modus serupa tidak lagi terjadi," ujar pejabat KPK.
KPK menegaskan akan terus melakukan monitoring dan surveillance intensif. Jika terbukti bersalah, para kepala daerah terancam hukuman belasan tahun penjara sesuai UU Tipikor.
(Redaksi).
.png)
.png)
