.png)
.png)
Wartawan. Adi/ Agung f.
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Badiklat) Kejaksaan Republik Indonesia Harli Siregar, mendorong peserta Pelatihan Kepempinan Pengawas (PKP) Angkatan I dan II Tahun Anggaran 2026 untuk menjadi penggerak perubahan di lingkungan Kejaksaan.
Admin. GNN. 18 : 47 : WIB. Senin. 31. Agustus. 2026.
JAKARTA, GATRANUSANTARA NEWS.COM— Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan Republik Indonesia Harli Siregar mendorong peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I dan II Tahun Anggaran 2026 untuk menjadi penggerak perubahan di lingkungan Kejaksaan.
Hal itu disampaikan Harli saat memberikan ceramah bertema “Isu Strategis dan Kepemimpinan Pelayanan Publik” kepada peserta PKP di Aula Badiklat Kejaksaan, Jakarta, Senin (31/8/2026).
Menurut Harli, penguatan kapasitas sumber daya manusia Kejaksaan merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Peningkatan kualitas aparatur, kata dia, tidak boleh hanya dimaknai sebagai pemenuhan aspek administratif, tetapi harus menjadi fondasi untuk memperkuat kompetensi, integritas, daya saing, dan ketahanan institusi.
“Transformasi Badiklat tidak boleh berhenti pada peningkatan kualitas pembelajaran, tetapi harus memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas institusi Kejaksaan,” ujar Harli.
Ia menegaskan, Badiklat Kejaksaan harus mampu keluar dari pola pendidikan dan pelatihan yang bersifat konvensional. Lembaga tersebut harus menjadi pusat pengembangan kapabilitas institusi melalui ekosistem pembelajaran yang terintegrasi dan berkelanjutan.
 |
| Foto.ist |
Arah tersebut, menurut Harli, sejalan dengan Butir Kelima Perintah Harian Jaksa Agung yang menempatkan pembinaan, pengawasan, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan sebagai Trisula Penggerak Perubahan sekaligus penjamin mutu pelaksanaan tugas Kejaksaan.
Pemimpin harus adaptif
Dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis yang semakin cepat, Harli meminta para pejabat pengawas meninggalkan pola kepemimpinan yang pasif dan budaya kerja yang hanya berorientasi pada rutinitas.
Ia menilai pemimpin di tingkat operasional harus memiliki kemampuan membaca perubahan, menciptakan solusi, serta menghadirkan inovasi yang berdampak bagi organisasi dan masyarakat.
“Pemimpin tidak cukup hanya memahami prosedur administratif, tetapi harus memiliki visi, moral, kepekaan sosial, dan kemampuan memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung penegakan hukum yang transparan dan akuntabel,” katanya.
Harli menyebut terdapat lima kompetensi utama yang perlu diperkuat melalui PKP, yaitu karakter dan perilaku berintegritas, kemampuan merencanakan pelaksanaan kegiatan, kolaborasi lintas sektor, inovasi kinerja, serta optimalisasi sumber daya.
Kelima aspek tersebut diharapkan dapat membentuk pejabat pengawas yang tidak hanya mampu menjalankan tugas organisasi, tetapi juga menjadi motor perubahan di unit kerja masing-masing.
Aksi Perubahan harus berdampak
Dalam kesempatan tersebut, Harli juga menyoroti pentingnya Aksi Perubahan sebagai bagian dari implementasi kepemimpinan peserta PKP.
Ia mengingatkan agar Aksi Perubahan tidak sekadar menjadi dokumen untuk memenuhi persyaratan pelatihan, tetapi harus mampu menjawab persoalan nyata dalam pelaksanaan tugas.
Menurut dia, inovasi yang dihasilkan peserta harus dapat memperbaiki proses kerja, mengurangi hambatan birokrasi, mempercepat pelayanan, serta memberikan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Keberhasilan pelatihan, lanjut Harli, tidak hanya dilihat dari penyelesaian program, tetapi dari keberlanjutan perubahan yang dibawa peserta ketika kembali ke satuan kerja.
Untuk itu, ia meminta penyelenggara, widyaiswara, dan fasilitator memastikan proses pembimbingan berjalan optimal, menjaga mutu pelatihan, serta memastikan setiap Aksi Perubahan memiliki dasar analisis yang kuat, indikator yang terukur, dan dapat diterapkan secara nyata.
Menutup ceramahnya, Harli mengingatkan bahwa ukuran seorang pemimpin bukan semata-mata jabatan yang dimiliki, melainkan kontribusi dan warisan positif yang ditinggalkan.
“Nilai seorang pemimpin tidak diukur dari tingginya jabatan yang diemban, melainkan dari besarnya pengabdian, keluhuran etika, serta jejak kebaikan dan kemajuan yang ditinggalkan demi kejayaan Kejaksaan Republik Indonesia,” ujar Harli.
Melalui PKP tersebut, Badiklat Kejaksaan berharap dapat melahirkan pemimpin Adhyaksa yang berintegritas, profesional, adaptif, dan inovatif dalam menghadirkan perubahan nyata bagi institusi maupun masyarakat.
