Surat Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Prampelan 2017 Beredar, Undangan Bahas Tahapan Pilperades

Menang Seleksi Pilperades Belum di Lantik Sejak 2018 - 2026 Ada apa dengan Kades Prampelan. Kec. Sayung. Kab. Demak Jawa Tengah?

Reporter. Agung F.

Admin. GNN. 06 : 31 : WIB 28 Agustus 2026.

DEMAK, GATRA NUSANTARA NEWS.COM — Sebuah dokumen surat undangan yang dikeluarkan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Prampelan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, pada 2017 menunjukkan adanya agenda pengarahan terkait tahapan pemilihan perangkat desa (Pilperades).

Dalam surat bernomor 005.02/II/2017 tersebut, panitia mengundang seorang warga bernama Ahmad Muklis untuk menghadiri kegiatan pengarahan tahapan Pilperades.

Surat tertanggal 10 Februari 2017 itu mencantumkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Minggu, 12 Februari 2017, mulai pukul 15.00 WIB hingga selesai. Lokasi kegiatan disebut berada di Sekretariat Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.

Dalam bagian agenda, panitia menuliskan kegiatan tersebut sebagai “Pengarahan Tahapan Pilperades”. Peserta juga diminta hadir tepat waktu.

Pilperades Desa Prampelan. Foto Anonim

Dokumen tersebut menggunakan kop Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017 Desa Prampelan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Pada bagian bawah surat tercantum tempat dan tanggal penerbitan, yakni Prampelan, 10 Februari 2017, serta kolom Ketua Panitia.

Surat itu kini menjadi salah satu dokumen yang dapat memberikan gambaran mengenai proses dan tahapan pengangkatan perangkat desa di Desa Prampelan pada 2017.

Namun, keberadaan surat undangan tersebut belum dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran atau penyimpangan dalam proses pengangkatan perangkat desa.

 Untuk memastikan apakah seluruh tahapan telah dilaksanakan sesuai ketentuan, diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen lain, termasuk dasar hukum pembentukan panitia, pengumuman, persyaratan peserta, hasil seleksi, berita acara, serta keputusan pengangkatan.

Catatan redaksi: Dokumen yang beredar merupakan surat bertanggal 2017. Setiap dugaan pelanggaran dalam proses tersebut perlu dikonfirmasi kepada pihak-pihak terkait agar pemberitaan tetap berimbang dan tidak menghakimi.